Menyambut May Day, Dengan Melawan Pemilu Elit 2014!

Menyambut May Day (Hari Buruh Seluruh Dunia) kaum buruh seluruh dunia turun ke jalan, bergandengan satu sama lain. Tak terkecuali di Indonesia, sejak 1920 di masa penjajahan Belanda, buruh-buruh di Indonesia sudah memperingati hari buruh dengan melakukan aksi massa menuntut hak-hak mereka yang direbut para penjajah. Di masa kepemimpinan Soekarno, May Day dijadikan hari libur nasional, sebuah penghargaan yang diberikan oleh Soekarno untuk buruh-buruh Indonesia yang terlibat penuh merebut kemerdekaan dengan pertumpahan darah.! Pasca pembataian massal yang dilakukan rezim Soeharto (Malapetaka 30 September 1965) buruh-buruh di Indonesia dilarang keras memperingati May Day. Hari buruh Internasional dianggap Orde Baru sebuah peringatan yang identik dengan kaum komunis di dunia, dengan alasan keamanan dan stabilitas politik, Soeharto melarang keras bagi siapapun yang memperingati May Day.

Reformasi bergulir, kebebasan bicara dan aksi massa adalah anugerah yang direbut rakyat Indonesia, setelah berhasil menggulingkan kediktatoran Soeharto. Aksi-aksi buruh memperingati May Day kembali mendapatkan semaraknya, ribuan bahkan sampai jutaan buruh di Indonesia memperingati May Day dengan turun ke jalan menuntut hak-haknya menuju Istana Negara dan menjalankan rapat akbar di Gelora Bung Karno. Tak ada satupun tuduhan Soeharto yang terbukti.! Rezim Soeharto mengatakan peringatan May Day akan mengganggu keamanan, dan stabilitas politik.! Buruh-buruh di Indonesia tetap menghargai para pengguna jalan jika melakukan aksi massa, tanpa mengganggu keamanan publik seperti yang dituduhkan Soerhato.

Penjajahan dengan senjata yang dilakukan Belanda dan Jepang, sudah hilang di Bumi Nusantara, rezim otoriter Soeharto digulingkan dengan persatuan rakyat Indonesia. Apakah masalah kemiskinan yang mengakar di Indonesia sudah selesai? Mari kita jawab dengan serentak mengatakan “tidak.” Kemiskinan, kelaparan, anak kurus tak sekolah, para petani mengangkat parang mempertahankan tanahnya, adalah peristiwa yang masih kerap terjadi! Walaupun sebagian setan sudah meninggalkan Bumi Nusantara.

Saat ini para setan Orde Baru masih melekat di setiap bendera yang terlibat dalam pemilu elit 2014, memaksa rakyat dan buruh untuk memilih mereka yang tak pernah peduli terhadap rakyat. Apakah kita harus memilih para setan yang terpampang di kertas suara, atau melawan pemilu elit 2014, tempat para tikus berdasi berebut kekuasaan? Akan dijawab di paragaf selanjutnya. Selamat membaca!

Sepenggal Sejarah May Day.

Peringatan May Day tidak terlepas dari sejarah perjuangan kelas buruh yang menuntut 8 jam kerja. Setelah abad 18, fase di mana kaum buruh menyadari, kenyataan 12 jam kerja sehari sebagai bentuk penindasan yang diciptakan kapitalis untuk mengkerangkeng kaum buruh. Tuntutan yang diajukan kaum buruh memperpendek jam kerja. Perjuangan yang menuntut 8 jam kerja diawali oleh kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1 Mei 1886, berakhir dengan penyerangan yang dilakukan Amerika serikat dengan menggunakan alat pembantai massalnya (Militer dan Polisi) untuk menghadang setiap gerakan perlawanan dari kaum buruh. Setelah penyerangan itu terjadi, dalam waktu dekat aksi demontrasi kaum buruh disambut dengan pemogokan umum yang memaksa 70.000 pabrik tutup di Amerika Serikat.

Pemogokan buruh berlanjut di hari-hari berikutnya, namun pemerintahan Amerika Serikat gelisah terhadap gerakan buruh yang menghambat berjalannya modal, dengan kekuasannya terhadap alat kekerasan Negara (Militer, polisi), pemerintah Amerika Serikat memberangus perlawanan kaum buruh, sampai bercucurnya darah dan keringat dari kelas pekerja.!

Peristiwa ini banyak membawa dampak yang dalam bagi kelas pekerja di seluruh dunia. Pada saat ulang tahun kejatuhan Bastille 5 juli 1889 (ulang tahun ke 100 Prancis) seluruh kaum buruh berbagai negeri membuat rapat akbar di Perancis yang menghasilkan resolusi. Berikut resolusinya dari rapat akbar kaum buruh di Perancis:

“Kongres memutuskan untuk mengorganisir sebuah demonstrasi internasional yang besar, sehingga di semua negara dan di semua kota pada satu hari yang telah ditentukan itu rakyat pekerja akan menuntut pihak berwenang negara hukum pengurangan hari kerja menjadi delapan jam, serta melakukan keputusan-keputusan yang lain dari Kongres Paris. Sejak demonstrasi serupa telah diputuskan untuk 1 Mei 1890 oleh Federasi Tenaga Kerja Amerika di konvensi di St Louis, Desember, 1888, hari ini diterima untuk demonstrasi Internasional. Para pekerja dari berbagai negara harus mengorganisir demonstrasi ini sesuai dengan kondisi yang berlaku di setiap negara.”

1 Mei selanjutnya menjadi catatan dalam benak kaum buruh bahwa mereka tidak sendiri. Ribuan sampai jutaan kaum buruh dari seluruh Bumi Manusia telah tersatukan menjadi sebuah kelas, yang menghancurkan prasangka suku, rasa, etnis, agama, kebangsaan, warna kulit, dan kasta.

Terpusatnya kekuasaan dalam kepemilikan pribadi, menjadi salah satu penyebab kaum buruh harus menentang kekuasaan pengusaha yang menerapkan sistem kapitalisme. Sistem yang dirancang menaruh jutaan kepala rakyat pekerja bergantungan di tiang gantung pasar dunia. Krisis lingkungan yang terjadi di belahan dunia, disebabkan oleh sistem kapitalisme. Demi menjaga berjalannya arus modal, dunia ketiga menjadi sasaran ekspolitasi SDA demi komoditi yang diperjual belikan, di depan kita yang merintih lapar!

Kaum Pekerja Masih Hidup Sesak Di Dalam Kamar Kontrakan.

Sejarah perjuangan kaum buruh yang panjang menyisakan berbagai keindahan dan duka, keberhasilan menuntut 8 jam kerja, dan kehilangan kawan juang yang ditumpas para alat kekerasan Negara. Ternyata keberhasilan kaum buruh seluruh dunia tak berdampak kepada salah satu pabrik kuali di Tangerang, saat ini masih memperbudak para pekerja tanpa dibayar jerih payahnya. Walaupun pengusaha dari pabrik tersebut sudah dijebloskan ke dalam penjara, namun kejadian perbudakan di era seperti ini, tentu menjadi hal yang biasa di mata para elit yang berkuasa. Sehingga sistem perbudakan dengan memaksa pekerja untuk bekerja di atas 8 jam kerja dipoles dengan slogan “lembur” menghasilkan recehan dari pengusaha. Menjadi wajar jika kaum buruh mengambil lembur, dan harus menguras tenaga, demi tambahan gaji untuk kehidupan yang sederhana. Sebab gaji pokok kaum buruh jauh di bawah hidup layak. Hari ini di berbagai daerah tidak ada UMK (upah minimum kota) atau UMP (Upah Minimum Provinsi) yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja! Mengambil lembur menjadi satu-satunya pilihan yang harus diambil kaum buruh demi kebutuhan hidupnya.

Tidak hanya sistem perbudakan yang kolot diterapkan di Indonesia, saat ini selain slogan lembur yang diajukan perusahaan, ada lagi sebuah sistem yang memaksa kelas pekerja menjadi budak di dalam negeri sendiri. Sistem outsourcing yang menghantui kelas pekerja di Indoensia, membuat para pekerja hanya bekerja dalam waktu yang ditentukan, dan jika perusahaan tidak menginginkan lagi untuk menambah kontrak para pekerjanya, maka dengan mudah para pekerja dipecat dari sebuah perusahaan. Sebab para elit yang berkuasa mendukung keinginan kapitalis dengan menciptakan regulasi anti buruh (UU No 13 Tahun 2013 Pasal 64-66) sebagai legalitas para pengusaha menjalankan sistem yang tidak manusiawi tersebut. Kebijakan outsourcing menguntungkan bagi perusahaan, di dalam sistem outsourcing perusahan tidak diwajibkan menjamin kesehatan para pekerjanya, dan tentunya tidak akan membayar uang pensiun para pekerja yang masuk dalam sistem outsourcing, dan keutungan lainnya: Perusahaan tidak perlu menaikan gaji pekerja, karena dapat mengundang para pekerja baru dengan gaji rendah untuk menjadi budak di dalam perusahaan.

Kaum pekerja perempuan yang berada di dalam pabrik mendapatkan dua kali lipat penindasan dari pengusaha dan para birokrat. Marak terjadinya pelecehan seksual di dalam pabrik terhadap para pekerja perempuan, selain itu, di dalam sistem pengupahan masih menerapkan budaya patriarki, terlihat dengan adanya perbedaan gaji yang didapat pekerja laki-laki dan perempuan. Hak cuti haid dan hamil juga masih menjadi tuntutan pekerja perempuan yang sampai hari ini belum mereka dapatkan.

Hari ini, jika kaum buruh menuntut penghapusan upah murah, sistem outsourcing, budaya patriarki di dalam pabrik, kelas pekerja selalu dihadapkan dengan alat kekerasan Negara dan para gelandangan yang memakai baju seragam preman sebagai penghadang terdepan kaum buruh melawan kapitalis. Tak hanya kebebasan pendapat dihadang oleh aparat kekerasan Negara, sebagian besar kaum buruh masih dihambat dalam pembangunan organisasi, sebagai contoh salah satu buruh di Jombang yang ingin membangun organisasi dihadang dengan tuduhan yang di manipulasi untuk menghambat pembangunan organisasi di salah satu pabrik yang berada di Jombang tersebut. Selain tidak adanya kebebasan membangun organisasi, buruh juga dihadapkan dengan pelarangan aksi massa, ketika kaum buruh di Bekasi melakukan aksi merespon May Day, sebagian dari mereka mendapat teguran keras dari perusahaan yang berbentuk pemecatan ratusan buruh. (PT NIC yang memecat ratusan buruh sari roti karena mengikuti aksi May Day)

Perjuangan menuntut upah, penghapusan outrsourcing, budaya patriarki, dan pemberantasan serikat tak dapat dimenangkan jika militerisme masih menghantui gerakan buruh di Indonesia. Selama militerisme dihadapkan dengan gerakan buruh, maka kemiskinan akan selalu menyelimuti kaum buruh, sebab tak mungkin kamar kontrakan yang sesak akan berganti dengan kehidupan layak, jika perjuangan menentang kapitalisme masih dihadapkan dengan senjata yang menjamur dihadapan perlawanan kaum buruh.

Lawan Pimpinan Serikat Buruh Yang Mendukung Partai Militerisme Dan Agen Kapitalisme!

Belakangan ini sering terdengar kabar di media cetak maupun media elektronik tentang pimpinan serikat yang berniat menceburkan tangannya di kubangan limbah milik pelanggar HAM di negeri ini, sudah pasti limbahnya dipenuhi dengan darah para aktivis pro-demokrasi.

Dalam upaya pimpinan serikat tersebut memperlihatkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto dengan mengundang Prabowo dalam acara seminar nasional, maupun internasional, yang di adakan oleh KSPI. Memanjatkan harapan baik di pundak Prabowo jika ia terpilih menjadi presiden di negeri ini. Bagaimana kesejahteraan buruh akan tercapai jika berteriak sama saja mati? Buruh perlu demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraannya sendiri.

Sementara Prabowo yang ingin didukung pimpinan serikat besar adalah kapitalis bersenjata, pabrik PT Kertas Nusantara yang dimiliki oleh Prabowo Subianto di demo para buruh yang tidak menerima gaji selama 5 bulan. Ratusan buruh PT Kertas Nusantara mengultimatum pihak manajemen, jika tak dapat membayar gaji para pekerja yang tertunda selama lima bulan, maka kaum pekerja PT Kertas Nusantara akan menghentikan seluruh aktifitas perusahaan.

Dosa-dosa prabowo masih tercatat dalam ingatan sejarah kita, pelaku dan otak penculikan 13 aktivis pro-demokrasi. Saat itu Prabowo menjadi pimpinan tertinggi KOPASSUS yang di dalamnya terdapat kelompok kecil bernama Tim Mawar. Tim Mawar yang berada di dalam Kopassus ini yang menjadi kaki tangan Prabowo untuk menculik aktivis pro-demokrasi, campur tangannya dalam penculikan aktivis pro-demokrasi menjadi penyebab utama pemecatan prabowo dari angkatan bersenjata Indonesia. Tidak hanya penculikan aktivis! Masih banyak sederet kasus pelanggaran HAM yang melibatkan sosok Prabowo. Seperti penyerangan etnis tionghoa yang terjadi di penghujung runtuhnya kekuasaan Soeharto, yang di inisiasi oleh prabowo subianto menunjukan wataknya yang rasis! Kami tak ingin dipimpin oleh pembatai berkuda, Mussolini, Hitler, dan Juga Prabowo Subianto.

Apakah layak Prabowo menjadi presiden yang didukung oleh pimpinan serikat buruh, sementara jejak rekam perjalanan prabowo selalu menghambat gerakan rakyat maju? Saat terjadinya mogok nasional, perlawanan kaum buruh dihambat oleh para preman anak didik prabowo (GIBAS), aksi-aksi buruh dihantui oleh preman yang dengan garang membawa pentungan dan mengejar para buruh yang ingin menuntut kenaikan upah layak (Mogok Nasional 2).

Prabowo juga tak akan mungkin dapat mensejahterahkan buruh, sementara Prabowo juga pengusaha yang selama ini menindas para pekerjanya sendiri di PT Kertas Nusantara. Maka kaum buruh yang berada di dalam serikat-serikat besar harus melawan kebijakan para pimpinan serikat yang pro terhadap modal dan militerisme demi kursi yang belum pasti diwujudkan.

Lawan Pemilu Borjuis 2014, Lawan Militerisme Dan Bangun Partai Alternatif.

Tepat pada tanggal 9 April 2014 seluruh rakyat Indonesia dipaksa untuk memilih jejeran sampah yang menempel di kertas suara. Hasilnya: kemenangan pemilu tidak diraih oleh salah satu partai peserta pemilu, kemenangan pemilu borjuis 2014 tetap menobatkan GOLPUT dari tahun ke tahun sebagai pemenangnya. Tentu fenomena ini bukan terjadi begitu saja, dengan angka lebih dari 26% (berdasarkan hitungan cepat) membuktikan bahwa partai peserta pemilu tidak menjadi pilihan rakyat. Semua partai tak jauh berbeda, sama-sama merusak lingkungan, memberi pendidikan mahal, kesehatan mahal, pro upah murah, dan tunduk pada kaum pemodal. Bukan sebuah rahasia umum lagi ketika kita membicarakan para peserta pemilu bahwa mereka dengan gagah, menjual secara terang-terangan sumber daya alam kita kepada kaum pemodal, dengan mengeluarkan regulasi yang tentunya disenangi oleh kaum pemodal, UU MIGAS, UU Tenaga Kerja, UU PT, dan berbagai macam regulasi lainnya yang tidak pro terhadap kesejahteraan rakyat.

Tidak hanya para partai yang bobrok menjadi landasan kita menolak pemilu, namun sistem pemilu itu sendiri yang selalu disebut wujud demokrasi hanyalah sebuah omong kosong. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan kebijakan Negara. Sementara di negeri ini, yang ada hanyalah demokrasi prosuderal, memaksa rakyat memilih para sampah, namun tak dapat mengambil kembali suaranya jika para sampah berkhianat dengan rakyat. Sehingga rakyat tak punya kepentingan untuk mengikuti pemilu, sebab pemilu elit 2014 adalah ajang para babi berdasi merebut kekuasaan, agar dapat menjual Sumber Daya Alam Indonesia, tanpa memikirkan jerit tangis rakyat di seantero Bumi Nusantara. Selama rakyat masih kelaparan, tak sekolah, lingkungan rusak parah, perempuan dimarjinalkan, maka rakyat harus tetap menolak pemilu elit borjuis 2014 yang tidak dapat dijadikan jalan keluar bagi rakyat.!

Partai alternatif dapat menjadi anti tesa dari partai politik peserta pemilu borjuis 2014. Partai alternatif harus mengusung agenda rakyat, pendidikan gratis, kesehatan gratis, upah layak, kebebasan berserikat, reformasi agraria, dan usut tuntas kasus pelanggaran HAM.!

Kesimpulan terakhir: Jika rakyat sudah bosan dengan para elit saat ini, maka sebaiknya kebosanan dan kejenuhan rakyat harus disampaikan dalam momentum besar hari buruh sedunia yang dapat dijadikan panggung peropaganda menolak pemilu elit 2014, melawan militerisme, dan membangun partai artenatif yang dapat menjadi jalan keluar bagi rakyat. Hidup rakyat, terus bergelora dalam perlawanan.!

Melawan militerisme sama saja dengan menolak pembodohan sejarah yang dilakukan Soeharto saat ia berkuasa. (Malapetaka 30 September 1965). Melawan militerisme sama saja dengan menentang penghilangan sederet nama pejuang demokrasi di tahun 1998. Melawan militerisme berarti menghambat kaum pemodal berkuasa di Bumi Nusantara, yang selalu menggunakan alat kekerasan Negara untuk menjaga kelancaran modalnya.

Militerisme adalah watak yang hari ini mengidap di berbagai partai peserta pemilu elit 2014. Mereka menghalalkan segara cara kekerasan untuk mengamankan kekuasaannya. Di saat Partai Demokrat dan kroninya berkuasa, peristiwa pelanggaran HAM kerap terjadi di berbagai daerah, Bima berdarah, peristiwa Lampung, menjadi contoh nyata partai yang berkuasa beserta kroninya melegalkan pembataian untuk kepentingan modal dan mempertahankan kekuasaannya.

Namun militerisme yang kental di dalam kubu tentara kali ini mulai bangkit perlahan-lahan menapaki panggung politik di Indonesia, bahaya yang harus dilawan oleh rakyat Indonesia! Sebab sejarah Militer di Indonesia sangat kental dengan watak militerisme. Berikut sepenggal sejarah mengenai perkembangan watak militerisme di Indonesia yang menyelimuti TNI:

Pada awal terbentuknya TNI, posisi-posisi srategis banyak dikuasai oleh para perwira-perwira hasil pendidikan penjajah Belanda (KNIL) dan fasis Jepang (PETA) lebih diarahkan untuk menindas rakyat Indonesia itu sendiri. Sementara itu laskar-laskar rakyat diberangus dan dilucuti senjata-senjatanya dengan kebijakan RE-RA (restrukturiasi dan rasionalisasi) yang dijalankan oleh kabinet Hatta (si tangan besi). Kebijakan RE-RA tersebut berasal dari kepentingan kapitalis yang tertuang di dalam “Red Drive Proposal” atau “Usul-usul Pembasmian Kaum Merah” yang dibuat di Sarangan pada tanggal 21 Juli 1948. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Amerika Serikat bersedia memberikan uang dan akan mendukung campur tangan PBB, berakibat pada pengusiran Belanda dari tanah Indonesia. Hal tersebut dengan syarat: Indonesia harus memutuskan hubungan dengan London dan unsur-unsur komunis dalam grup-grup bersenjata kerakyatan harus dihapuskan. Kesepakatan Hatta dengan Amerika mengakibatkan peristiwa Madiun. Ribuan rakyat mati dihantam kerasnya senjata dari pasukan Siliwangi di bawah kepemimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution.

Keruntuhan Soekarno, membawa angin segar bagi Militer untuk menjalankan cita-citanya berkuasa di panggung politik Indonesia, terlihat jelas ketika Soeharto berkuasa menerapkan Dwi-Fungsi ABRI yang sudah lama dicanangkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, kepentingan tersebut ditutupi oleh Soeharto dengan mengumbar konsepsi: Bahwa sipil masih lemah, dan tentara harus menjaga Bangsa dan Negara dari ancaman yang berasal dari luar maupun dari rakyat sendiri.!

Militer memiliki stuktur sejajar dengan struktur sipil, yang berbentuk struktur Komando Teritorial (KOTER). Struktur dari Mabes TNI (nasional), Komando Daerah Militer (Provinsi), Komando Resort Militer, Komando Distrik Militer (Kota/Kabupaten), Komando Rayon Militer (Kecamatan), Bintara Pembina Desa.

Selain menghabiskan anggaran yang luar biasa besar (sebagai contoh pembangunan Kodam baru bisa menghabiskan dana hingga 100 triliun), Komando Teritorial ini juga sekedar menjadi alat untuk mengawasi rakyat, mengontrol aspirasi politik rakyat (terutama saat pemilihan umum) atau menjadi sumber pelanggaran hak asasi manusia. (menurut laporan KOMNAS HAM, yang melibatkan baik personil, staf, maupun institusi komando territorial) Selogan Bijak berkata: “ Money For Education Not War!”

Kekuatan lama (Sisa-sisa ORBA) mulai kembali bangkit dengan berbagai macem lambang partai, menciptakan sejumlah regulasi anti rakyat yang (UU PKS, UU ORMAS, UU KAMNAS) menjadi legalitas jika melakukan kekerasan demi keamanan modal dan stabilitas politik. Selama watak militerisme menguasai kekuasaan, dapat menjadi hambatan besar bagi gerakan buruh menuntut kesejahteraan dan kebebasan berserikat. Negara tak akan membiarkan gerakan buruh terus membesar, gagahnya senjata akan terus menghadang setiap perlawanan buruh. Itu lah sebabnya kenapa militerisme harus dilawan dalam pemilu elit borjuis 2014 ini. Tak ada kesejahteraan, tak ada demokrasi, jika militerisme berkuasa kembali.

Jika hasil GOLPUT melebihi suara partai, berarti rakyat sedang gelisah dengan situasi negeri ini, para partai tak bisa menjadi tempat rakyat memanjatkan harapan, situasi ini menjadi landasan untuk rakyat membangun alat politiknya sendiri. Kaum buruh yang hari ini memiliki gerakan terbesar dari sektor gerakan rakyat lainnya dapat menjadi pelopor pembangunan partai untuk rakyat. Sudah saatnya kaum buruh menuju politik, sebab beberapa kali kemenangan kaum buruh dilapangan, saat melakukan mogok nasional tak dapat dinikmati karena keputusan para elit yang berkuasa tak berpihak pada buruh, sehingga kaum buruh mempunyai kepentingan untuk menempatkan perwakilannya di lingkaran kekuasaan, agar perjuangan menutut upah dan kebebasan berserikat lebih mudah diraih oleh kaum buruh.

Menuju politik, bukan berarti menebar para kader serikat untuk masuk ke semua partai yang tak dapat dipercaya, menuju politik bukan berarti pimpinan serikat mendukung pelanggar HAM ingin berkuasa. Menuju politik bukan berarti harus tunduk di bawah pengaruh partai-partai penipu rakyat.

Partai alternatif untuk rakyat dapat dijadikan media pendidikan bagi rakyat, selama 32 tahun rakyat dibungkam mengenal ideologi dan politik, sehingga harus ada alat yang menghimpun seluruh rakyat untuk mengenal pengetahuan tentang politik dan ideologi, tanpa pendidikan untuk rakyat partai alternatif hanya menjadi mimpi.

Partai alternatif juga dapat dijadikan ruang perdebatan dari segala macam perspektif yang pro-demokrasi, sekaligus menjadi pendidikan bagi rakyat. Syaratnya: adanya kebebasan propaganda di dalam partai alternatif.

Penulis: Ziwenk, (Kader PEMBEBASAN Yogyakarta).

Daftar Refrensi:

http://mampus.wordpress.com/2014/03/23/melacak-jejak-stan-greenberg-james-riady-dibalik-jokowi/
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/13/said-iqbal-jokowi-tak-pedulikan-upah-buruh
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/16/panglima-tni-saya-harapkan-transisi-demokrasi
http://www.arahjuang.com/2014/03/27/tolak-rencana-said-iqbal-mendukung-prabowo-subiantohttp://www.tribunnews.com/nasional/2014/03/25/dianggap-pro-upah-murah-jokowi-kurang-populer-
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/475974-5-bulan-tak-dibayar--karyawan-prabowo-subianto-m
http://politik.news.viva.co.id/news/read/496020-pekan-depan--pdip-umumkan-calon-wakil-presiden
http://forum.detik.com/apa-kabar-nasib-ratusan-karyawan-prabowo-yang-tak-digaji-9-t888669.html
http://gema-nurani.com/2014/01/gaji-belum-dibayar-prabowo-didemo-rhttp://news.detik.com/read/2013/05/06/190610/2239506/10/?nd772204topnewsatusan-karyawannya/
http://www.fes.or.id/fes/download/Ringkasan%20Eksekutif.pdf

Pages

Menyambut May Day, Dengan Melawan Pemilu Elit 2014!

Unknown

Tidak ada komentar:

Posting Komentar