Bebaskan Obby Kogoya; Lawan Kriminalisasi, Rebut Demokrasi dan Berikan. Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua

Yogyakarta - (selasa, 21/3/17) aksi solidaritas untuk Obby Kogoya telah dilaksanakan pada hari selasa, 21 Maret 2017 pukul 10.30 WIB sampai 11.30 WIB. Aksi tersebut bertempat di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Massa aksi terdiri dari kawan-kawan pro demokrasi seperti FRI WP (Front Rakyat Indonesia untuk West Papua), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), SMI (Serikat Mahasiswa Indonesia), PPI (Persatuan Pemuda Indonesia), LSAH (Lembaga Studi Advokasi Hukum) dan juga individu-individu progresif revolusioner.

Aksi tersebut dilaksanakan untuk solidaritas kawan Obby Kogoya yang mendapat kriminalisasi dari pihak kepolisian. Obby Kogoya ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui proses hukum acara pidana yang berlaku. Obby ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada bukti permulaan yang cukup. LBH Yogyakarta sebagai Lembaga Hukum yang membantu proses hukum Obby pernah menanyakan terkait bukti yang menujukkan bahwa Obby patut ditetapkan sebagai tersangka, namun penyidik tidak pernah menunjukkan apa bukti dalam hal ini saksi yang pernah diperiksa dan alat bukti lain yang ditemukan untuk menetapkan Obby sebagai tersangka.

Kriminalisasi terhadap kawan Obby dimulai dari adanya peristiwa aksi damai yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Papua pada 15 Juli 2016 di Asrama Kamasan Papua. Keadaan Asrama Papua pada waktu itu sudah dikepung oleh kurang lebih 800 aparat militer. Tak hanya militer namun juga kelompok sipil reaksioner turut andil dalam pengepungan dan represifitas. Mereka membawa pentungan, meneriaki kafir, anjing, babi, dan monyet kepada mahasiswa-mahasiswi Papua.

Obby yang pada waktu itu akan masuk ke asrama (melalui pintu belakang) untuk memberikan ubi kapada kawan-kawannya dihadang oleh aparat kepolisian. Obby bersama lima kawan yang lain direpresif oleh aparat kepolisian, mereka pun ditangkap dan Obby ditetapkan sebagai tersangka.

Obby ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 212 jo. 213 KUHP Sub 351 ayat 2 KUHP yang pada intinya Obby Kogoya dituduh melawan petugas dengan melakukan kekerasan atau melakukan penganiayaan. Sementara banyak video, foto-foto dan keterangan-keterangan yang menunjukkan sebaliknya. Obby Kogoya justru menjadi korban pengeroyokan/pemukulan dan penganiayaan serta proses peradilan yang tidak adil yang dilakukan oleh aparatur negara.

Di agenda aksi damai tersebut, kawan-kawan Papua hanya menyatakan pendapat politiknya terkait kemerdekaan Papua Barat. Seharusnya Negara menjamin kebebasan untuk berpendapat mengenai kemerdekaan bagi bangsanya sebagaimana termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, "bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa". Namun sayangnya watak penjajahan militer kepada bangsa Papua tidak dapat dihilangkan. Nyatanya ketika kawan-kawan Papua menyatakan pendapat politik untuk kemerdekaan Papua mereka mendapatkan represifitas dari militer dan sipil reaksioner.

Senja yang mewakili organisasi Pembebasan-PPRI (Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia) Yogyakarta menyampaikan orasi politik di depan gedung Pengadilan Negeri Yogyakarta, "Kejahatan militer terhadap bangsa Papua dan Rakyat Indonesia mencerminkan watak penjajahan sebagaimana TNI/Polri yang terbentuk dari warisan watak kolonialis. Yakni yang turun dari kolonialisme Belanda (KNIL) sebagai salah satu institusi militer Belanda yang berfungsi untuk menjajah Nusantara pada waktu itu. Militer TNI/Polri juga mewarisi watak fasis yang turun dari kolonialisme Jepang (PETA)".

Kejahatan dan represifitas militer dan polri yang bekerjasama dengan sipil reaksioner adalah bentuk dari kejahatan yang membunuh ruang-ruang demokrasi. Pembungkaman ruang demokrasi tersebut menjadikan ketidaknyamanan untuk bertahan hidup bagi Rakyat Indonesia. Militer dan Polri melupakan apa yang telah tertera pada Pasal 28 UUD 1945 bahwa Rakyat Indonesia berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan untuk bertahan hidup.

"Pembungkaman ruang-ruang demokrasi oleh militer dan polri terjadi di Kendeng, Sukamulya, pun bahkan di Yogyakarta sendiri yakni di Cemara Sewu, Kulon Progo dan Kampus-kampus yang mempunyai kebangkitan organisasi pergerakan. Militer menghambat kemajuan individu untuk mewujudkan demokrasi. Militer menjadikan Rakyat Indonesia tidak hidup dengan rasa aman dan nyaman. Militer pun merepresif kawan Obby yang ingin menyampaikan pendapat politik untuk kemerdekaan West Papua. Saya tidak percaya bahwa Obby bersalah. Saya yakin Obby tidak bersalah, yang bersalah adalah militer itu sendiri yang bahkan memberikan represifitas pada kawan Obby", jelas Marlen dalam orasi politiknya, ia mewakili organisasi PMD-PPRI Yogya (PMD singkatan dari Perjuangan Mahasiswa untuk Demokrasi).

Aksi solidaritas untuk Obby Kogoya yang dihadiri kurang lebih 50 orang berlanjut dengan penuh semangat terlebih untuk menyampaikan ke khalayak luas untuk kemerdekaan bangsa West Papua. Pembukaan UUD 1945 yang berisikan "kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan" harus diwujudkan segera agar penjajahan di atas dunia terutama di West Papua tidak akan ada lagi. Hak menentukan nasib sendiri bangsa West Papua adalah solusi demokratik yang harus diwujudkan.

Aksi Damai pun ditutup dengan pembacaan tuntutan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menyatakan bahwa solidaritas terkuat dalam perjuangan untuk demokrasi seutuh-utuhnya hanya dapat terjadi dengan juga menerima dan mendukung tuntutan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratik Bagi Bangsa West Papua. FRI-WP dan AMP menyerukan:

1. Cabut status tersangka, Bebaskan Obby Kogoya
2. Lawan Rasisme
3. Lawan Kriminalisasi
4. Buka ruang demokrasi seutuh-utuhnya untuk Bangsa West Papua
5. Tarik aparat militer organik maupun non organik di Papua
6. Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa West Papua sebagai Solusi          Demokratik.

Mari perkuat persatuan rakyat serta solidaritas antara kelas buruh dan rakyat di Indonesia maupun di Papua, untuk memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik bagi bangsa west papua, untuk mewujudkan demokrasi, melawan rasisme, dan melawan militerisme serta kelompok sipil reaksioner.

Solidaritas harus dibangun dan dimajukan untuk mewujudkan demokrasi seutuh-utuhnya dan untuk kepentingan rakyat tertindas. Tuntutan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi bangsa West Papua harus terus digelorakan agar terbangun pondasi yang kuat dan mobilisasi massa yang besar kedepannya, dalam perjuangan untuk demokrasi seutuh-utuhnya.






Pena :
Fitri Lestari, anggota Lembaga Studi Advokasi Hukum (LSAH) dan anggota Serikat Pembebasan Perempuan (SIEMPRE)