SIKAP POLITIK
ALIANSI RAKYAT TOLAK PEMILU BORJUASI 2014.
(PEMBEBASAN, PPI, SMI, FAM-J, SENAT
UIN SUKA,IMM HUKUM UMY, AMP, SP JTT)
TOLAK
PEMILU BORJUASI 2014 DAN LAWAN WATAK MILITERISME
Tahun 2014 ini menjadi sangat menentukan bagi kehidupan politik Indonesia karena terdapat momentum pemilu legislatif dan presiden, meski menentukan kehidupan politik, tetap saja tidak menentukan perbaikan kehidupan rakyatnya. Makin hari, harapan dan ekspresi rakyat dalam pemilu mengarah pada apatisme, semakin tahun semakin tinggi jumlahnya.
Menolak Pemilu Borjuasi 2014 bukan berarti kita anti dengan Demokrasi maupun Pemilu, Justru karena System Demokrasi maupun System pemilu yang ada sekarang sangat jauh dari memadai maka kami menolaknya.
MENGAPA KITA MENOLAK PEMILU BORJUASI
2014 ?
Mendekati Pemilu Borjuasi 2014 ini, Politik Narsisme
yang dijalankan oleh Partai elit maupun elit partai semakin gencar dilakukan, wajah
tokoh-tokoh caleg terpampang di setiap sudut jalan dengan tulisan-tulisan
“mohon doa restu” atau “bersih, tegas, peduli”, dsb.
Apalagi ditambahi celotehan-celotehan para capres, cawapres dan tokoh parpol yang beriklan di media. Selalu begitu sejak dulu, mencoba meyakinkan konstituen dengan menjanjikan program yang abstrak, fiktif dan jangka pendek, bukan pada program masa depan ekonomi-politiknya.
Janji-janji yang di umbarkan hanyalah sebatas deklarasi omong kosong. Menjanjikan perubahan yang begitu mulia namun tidak pernah menjelaskan bagaimana cara mencapai janji tersebut. Bagaimana mungkin berbicara tentang pendidikan gratis, kemajuan bangsa, kemandirian, demokrasi, namun dalam fakta sejarahnya, para capres dan parpolnya sudah jelas memberikan kontribusi besar adanya komersialisasi pendidikan, korupsi, ketergantungan utang-investor, menggusur tanah rakyat dan melanggar HAM. Celakanya lagi, peserta pemilu kini diisi oleh para maling, partai korup, anti buruh, anti pendidikan gratis, mantan jenderal pelanggar HAM, pembunuh, penculik aktivis, melecehkan perempuan, perampas tanah rakyat, penjual kekayaan alam, perusak lingkungan, diskriminatif, kontra revolusi. Dalam kasus-kasus tersebut, semua parpol terbukti secara hukum terlibat.
Apalagi ditambahi celotehan-celotehan para capres, cawapres dan tokoh parpol yang beriklan di media. Selalu begitu sejak dulu, mencoba meyakinkan konstituen dengan menjanjikan program yang abstrak, fiktif dan jangka pendek, bukan pada program masa depan ekonomi-politiknya.
Janji-janji yang di umbarkan hanyalah sebatas deklarasi omong kosong. Menjanjikan perubahan yang begitu mulia namun tidak pernah menjelaskan bagaimana cara mencapai janji tersebut. Bagaimana mungkin berbicara tentang pendidikan gratis, kemajuan bangsa, kemandirian, demokrasi, namun dalam fakta sejarahnya, para capres dan parpolnya sudah jelas memberikan kontribusi besar adanya komersialisasi pendidikan, korupsi, ketergantungan utang-investor, menggusur tanah rakyat dan melanggar HAM. Celakanya lagi, peserta pemilu kini diisi oleh para maling, partai korup, anti buruh, anti pendidikan gratis, mantan jenderal pelanggar HAM, pembunuh, penculik aktivis, melecehkan perempuan, perampas tanah rakyat, penjual kekayaan alam, perusak lingkungan, diskriminatif, kontra revolusi. Dalam kasus-kasus tersebut, semua parpol terbukti secara hukum terlibat.
Belum lagi berbicara persoalan system demokrasinya
bobrok saat ini, yaitu system demokrasi
prosedural (Demokrasi ala kadarnya). Selain persoalan rendahnya
kapasitas para caleg, sistem pemilu memberikan landasan bagi kami untuk menolak
pemilu kali ini. Secara prosedural, tidak ada ruang yang leluasa untuk para
konstituen menarik kembali suaranya ketika legislator yang dipilih tidak
amanah. Inilah demokrasi parlementer yang prosedural, mengemis ketika kampanye,
kemudian memangkas suara mayoritas setelah terpilih. Sehingga menjadi pilihan
tepat untuk rakyat saat ini dalam menentukan sikap politiknya terhadap Pemilu
Borjuis 2014, sejatinya adalah menolak dengan melawan ajang pemilihan para
calon penipu rakyat itu sendiri.
MENGAPA KITA HARUS MELAWAN WATAK
MILITERISME ?
Watak
militerisme adalah watak yang meghalalkan senjata sebagai tameng terdepan untuk
mengamankan modal kaum borjuis, sehingga penculikan, pembuangan, dan pembunuhan
( Pelanggaran HAM) menjadi tindakan dari partai-partai yang berwatak
militerisme!
Masih tercatat dalam ingatan, peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan militer terhadap mahasiswa. Ada 13 orang dari aktivis mahasiswa yang diculik oleh militer saat menuntut penggulingan Rezim otoriter Soeharto di jaman ORBA. Belum lagi tindakan represif yang dilakukan aparat militer ketika buruh turun ke jalan menuntut upah layak, mogok nasional, dan tindakan represif juga terjadi ketika masyarakat berjuang untuk mempertahankan tanahnya, dll. Watak Militerisme adalah watak yang hari ini menghinggap di seluruh partai borjuis (HANURA, GERINDRA, PDIP, PAN, PPP, PKPI, PKB, NASDEM, DEMOKRAT, GOLKAR, PKS, PBB, ).
Masih tercatat dalam ingatan, peristiwa pelanggaran HAM yang dilakukan militer terhadap mahasiswa. Ada 13 orang dari aktivis mahasiswa yang diculik oleh militer saat menuntut penggulingan Rezim otoriter Soeharto di jaman ORBA. Belum lagi tindakan represif yang dilakukan aparat militer ketika buruh turun ke jalan menuntut upah layak, mogok nasional, dan tindakan represif juga terjadi ketika masyarakat berjuang untuk mempertahankan tanahnya, dll. Watak Militerisme adalah watak yang hari ini menghinggap di seluruh partai borjuis (HANURA, GERINDRA, PDIP, PAN, PPP, PKPI, PKB, NASDEM, DEMOKRAT, GOLKAR, PKS, PBB, ).
Watak militerisme
itu sendiri dapat dijalankan oleh semua partai yang nantinya menjadi pemenang
pemilu borjuis 2014, karena sudah diperkuat dengan adanya UU ORMAS, UU
Intelejen, UU PKS, menjadi supra struktur yang dibangun untuk mengamankan modal
di dalam proyek besar negara (MP3EI) mengundang investor internasional untuk
mengeruk SDA dan menghisap SDM Indonesia.
Sehingga militerisme ini berfungsi sebagai aparat penjaga modal agar modal itu lancar mengalir ke Indonesia dan menindas rakyat Indonesia. Sehingga mengeruk dan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.
Miiterisme inilah yang menghambat jalan demokrasi rakyat sejati, karena prakteknya mereka melarang dan memberangus organisasi rakyat. Banyak sekali contohnya ketika rakyat dikebiri dari kebebasannya oleh militerisme. Dan dengan sikap yang bengis,otoriter, dan tiran, militerisme menindas dan memberangus hak-hak rakyat. Banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer sanpai sekarang belum terselesaikan. Dari kasus pembasmian 65, penculikan aktivis 98, penembakan petani dalam mempertahankan tanahnya, sampai memukul, membacok serikat buruh ketika sedang berjuang menuntut hak-haknya.
Sehingga militerisme ini berfungsi sebagai aparat penjaga modal agar modal itu lancar mengalir ke Indonesia dan menindas rakyat Indonesia. Sehingga mengeruk dan mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.
Miiterisme inilah yang menghambat jalan demokrasi rakyat sejati, karena prakteknya mereka melarang dan memberangus organisasi rakyat. Banyak sekali contohnya ketika rakyat dikebiri dari kebebasannya oleh militerisme. Dan dengan sikap yang bengis,otoriter, dan tiran, militerisme menindas dan memberangus hak-hak rakyat. Banyak kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer sanpai sekarang belum terselesaikan. Dari kasus pembasmian 65, penculikan aktivis 98, penembakan petani dalam mempertahankan tanahnya, sampai memukul, membacok serikat buruh ketika sedang berjuang menuntut hak-haknya.
Maka dari itu, dengan landasan diatas kami mengajak
dan menyerukan kepada seluruh masyarakat yang sudah tergabung dalam
organisasi-organisasi gerakan rakyat maupun yang belum untuk membangun
persatuan rakyat atau bergabung dengan komite-komite penolakan Pemilu yang sudah
ada. Dan terlibat aktif dalam penolakan pemilu borjuasi 2014 karena sejatinya
Pemilu borjuasi 2014 bukanlah ajang demokrasi rakyat, melainkan pesta demokrasi
para pemodal (borjuis) yang anti rakyat miskin.
Kami
dari ALIANSI RAKYAT
TOLAK PEMILU BORJUASI 2014 yang tergabung dari beberapa
organisasi yang berada di Yogyakarta , menuntut :
1. Tangkap dan Adili pelaku pelanggar HAM.
2. Nasionalisasi aset-aset vital dibawah kontrol rakyat.
3. Berikan demokrasi seluas-luasnya kepada rakyat.
4. Bangun industrialisasi yang kuat dan mandiri.
5. Laksanakan reforma agraria sejati, yaitu
melakukan tata kelola tanah dan sumber-sumber agraria yang modern dan
berkeadilan.
6.
Pemberian subsidi bagi rakyat demi :
[1]. Pendidikan, kesehatan dan air minum
gratis.
[2]. Pangan, energi, perumahan, transportasi dan komunikasi murah.
7.
Cabut Undang-undang yang anti demokrasi dan HAM (UU Ormas, UU Intelijen, UU
PKS, UU Pendidikan Tinggi) dan kebijakan Uang Kuliah Tunggal.
Kordum : Adli (082326611454)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar