(Diolah dari data OECD)



Dalam tabel data menurut Human Development Index (HDI) / Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia sangat lambat pertumbuhannya sekitar 0,62% per tahun. Lihat tabel;

(Data diolah dari Human Development Report, 2013)

Sejak Indonesia masuk menjadi anggota G20 pada tahun 1999, memiliki cita-cita menjadi negara yang ingin mencapai status high income country. Tapi, faktanya kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia justru terus meningkat. Data yang berbeda diperlihatkan dalam laporan tahunan pemerintah yang menyatakan kemiskinan di Indonesia berkurang. Namun teori matematis perhitungan angka ekonomi terhadap pertumbuhan PDB nasional mengatakan bahwa jika ada kenaikan 1% maka akan menambah lapangan kerja sekitar 200.000-220.000. Kesimpulannya adalah laporan pemerintah menjadi tidak valid. Jika dihadapkan dengan data kemiskinan dari 6 provinsi yang menjadi daerah industri besar, maka akan sangat terlihat sangat berbeda dari data pemerintah. Lihat data olahan berikut:

Di Jakarta, menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD DKI Jakarta penduduk miskin meningkat 3,7% dari tahun sebelumnya. Dari 366.770 menjadi 375.700.

Jawa Timur meningkat dari bulan Maret-September 2013 sebesar 4.860.000, di perkotaan 1,62 juta dan 3,24 juta di desa.

Jawa Barat, Biro Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskinnya bertambah dari 9,61-9,52% selama 6 bulan, dari Maret-September, dari 4.280.000 menjadi 4.380.000 juta orang.

Sulawesi Selatan; berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), periode Maret hingga September tahun ini, orang miskin di Sulsel bertambah 69,78 ribu orang atau 0,78 persen dengan total jumlah orang miskin mencapai 857.450 atau 10,32 persen dari total penduduk.

Sumatera Utara, jumlah rakyat miskinnya mencapai 1.390.000, padahal sebelumnya jumlahnya adalah 1.339.200.

Jawa Tengah rakyat miskinnya terus meningkat dari triwulan pertama hingga triwulan ke dua mencapai 4.700.000 orang.

Sedangkan untuk provinsi termiskin adalah Papua yang mancapai 31,53% dari total penduduknya (1.057.980). Kemudian Papua Barat berkisar 27,14% atau 234.230 jiwa. NTT: 1.009.150 (20,24%), Maluku: 322.510 (19,27%), Gorontalo: 200.970 (18,01%), Aceh: 855.720 (17,72%).

Secara nasional, sejak tahun 2001 hingga 2012 telah terjadi peningkatan 20 juta lapangan kerja baru. Namun, peningkatan grafik tersebut sebagian besarnya tercipta dari sektor informal dimana sektor tersebut memiliki tingkat produktifitas yang rendah. Lapangan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal sebesar 54%. Dari sektor informal tersebut, 38% diisi pekerja tanpa kontrak atau buruh serabutan. Sedangkan seperti yang kita pahami, pekerja di sektor informal memiliki banyak sekali persoalan.

Fenomena lain adalah fakta bahwa kenaikan minoritas orang kaya Indonesia meningkat pesat. Sebagaimana benarnya hukum kapitalisme yang diramalkan oleh Marx bahwa kekayaan makin lama makin terpusat pada segelintir orang. Orang super kaya di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 785 orang yang total asetnya sebanyak 130 milliar dolar atau 1.430 triliun rupiah). Padahal tahun 2012, total aset kekayaan 785 orang indonesia sebesar 120 miliar dollar atau 1.320 triliun per tahun (lihat http://www.pembebasan-pusat.blogspot.com/2013/09/jumlah-orang-kaya-di-indonesia-asia-dan.html). Ketimpangan kemiskinan di Indonesia dilihat dari GINI Koefisien tahun 2012-2013, rasionya sebesar 0,41%. Artinya, ketimpangannya bertambah dari sebelumnya sebesar 0,35% dari PDB.




Memberikan Keyakinan Bahwa Persatuan Rakyat Sanggup Menjadi Kekuatan Politik Alternatif.


Membangun kekuasaan rakyat, melepaskan diri dari jeratan sistem kapitalisme. Tentunya, cita-cita tersebut hanya jadi utopis jika belum memiliki syarat-syaratnya, dan akan membingungkan untuk dibayangkan jika kita tidak memulai untuk bergerak satu langkah maju dalam mengolah perjuangan, memberikan perspektif yang lebih politis bahkan ideologi. Terlebih, gerakan buruh dan rakyat lainnya masih terus mendapatkan hambatan represi Negara dan pengusaha lewat aparat militer dan preman. Belum lagi adanya aristokrasi dari pimpinan-pimpinan serikat buruh reformis yang bisa menghambat majunya kehendak massa.



Sangat bisa dimengerti jika semakin banyak yang apatis terhadap pemilu karena faktor ketiadaan partai yang benar-benar berjuang untuk rakyat dan kemandirian bangsa. Sebagaimana yang telah disampaikan di awal tentang apa dan bagaimana seharusnya partai alternative dibangun.



Makin sadar rakyat, makin mengerti bahwa pemilu menipu. Berkat perilaku kotor parpol elit dan politisinya, kini, makin hari politik makin mengemuka di hadapan rakyat sebagai sebuah hal yang penuh dengan kerusakan moral, kriminal dan tipu daya. Korup, licik, kotor, haus kekuasaan, kepentingan golongan. Praktik busuk tersebut mempengaruhi rakyat untuk menjauhi yang namanya politik, padahal, politik (dalam makna parlementarian) bagi kami bisa dimanfaatkan untuk memperjuangkan kekuasaan rakyat miskin, dengan catatan rakyat harus membangun partai politiknya sendiri, melepaskan diri dari watak dan partainya kaum borjuis. Sehingga harus ada partai alternatifnya sebagai alat perjuangan yang ideologis, yang beroposisi terhadap kapitalisme yaitu, pembebasan nasional untuk pembebasan manusia.



Partai alternative bagi kami adalah metode untuk melapangkan jalan menuju kemenangan rakyat dalam memperjuangkan hak paling mendasarnya. Partai yang harus dibangun oleh rakyat adalah kata lain dari komunitas ideologis yang memiliki perspektif melawan kapitalisme penyebab globalisasi penindasan. Rakyat yang revolusioner, harus memprakarsai pembangunannya, para pekerja, mahasiswa, aktivis pembebasan perempuan, kaum taninya, budayawannya. Solidaritas antar sektor rakyat menjadi kunci penting dalam memberi landas pijak alat politik alternatifnya berupa partai alternative yang mendasarkan dirinya pada perjuangan pembebasan nasional mengusir kapitalisme dan agennya di dalam negeri.



Dalam kenyataannya, kita tidak bisa menggantungkan perubahan pada partai dan elite politik borjuis yang dalam sejarahnya, tak pernah konsisten membela perjuangan rakyat, maka kita membutuhkan prinsip kemandirian politik, pemerintahan alternative di luar syarat-syarat kapitalisme. Oleh karena itu, membangun partai alternative untuk pembebasan nasional adalah syarat bagi perubahan yang paling mendasar untuk merebut kekuasaan Negara dari tangan kapitalisme.



Memberikan Syarat-syarat Kemajuan untuk Masa Transisi (bertransformasi menjadi gerakan politik): Demokrasi.


Yang harus dibangun adalah memperbanyak anggota dan meluaskan serikat buruh. Selain itu, perjuangan buruh harus memiliki perspektif lebih maju lagi dengan meningkatkan kapasitas perlawanan ekonomis menjadi politis. Karena, selama kekuasaan kapitalis belum jatuh, maka, persoalan-persoalan demokrasi dan kesejahteraan (ekonomis) rakyat akan terus muncul. Padahal, ekonomisme (perjuangan ekonomi) menyediakan kesempatan proletariat untuk mendirikan organisasi-organisasi secara luas, seperti serikat buruh, yang sekadar mencurahkan komitmen mereka pada beberapa daftar isu, sedangkan, perjuangan politik menuntut proletariat untuk membentuk partai politik/kekuasaannya sendiri, menghimpun kekuatan-kekuatan yang memiliki pemahaman terhadap kepentingan-kepentingan klas proletariat secara fundamental dan program revolusioner (mengabdi pada kesejahteraan rakyat) yang jelas untuk menjalankannya.



Memang harus diakui bahwa, maraknya radikalisasi buruh hingga bisa memobilisasi puluhan ribu massa, solidaritas antar pabrik dan geruduk pabrik di Indonesia tahun-tahun ini dipelopori oleh serikat-serikat buruh reformis. Maka, radikalisme pergerakan buruh yang sudah semakin maju dalam metode menuntutnya, ditambah dengan adanya pengalaman-pengalaman konfrontasi antar kelas (buruh vs borjuis) di Negara lain puluhan tahun silam, adalah tabungan berharga sebagai referensi perjuangan dan pengalaman. Apalagi, langkah penanganan atas krisis kapitalisme yang dipilih oleh ekonom borjuis berkonsekuensi pada kebutuhan mengambil lebih banyak keuntungan. Pengambilan lebih banyak keuntungan oleh si kapitalis memiliki syarat penghematan ongkos produksi, meluaskan dan memperdalam penindasan (eksploitasi alam dan tenaga kerja). Seperti pengalaman perjuangan buruh Paris yang di-capture oleh Engels dalam artikel Pendahuluan untuk Manifesto Komunis tahun 1893 yang mengatakan.


"Jika Revolusi/perjuangan tahun-tahun sebelumnya bukanlah/belum menjadi suatu revolusi sosialis, maka ia melapangkan jalan, menyiapkan dasar untuk revolusi sosialis. Melalui dorongan yang kuat terhadap industri besar di semua negeri, rezim borjuis dimanapun, selama ratusan tahun, telah menciptakan proletariat yang besar jumlahnya, terkonsentrasi dan perkasa."



Sehingga, langkah maju berikutnya dalam melakukan perjuangan adalah untuk mentransformasikan diri menjadi perjuangan politik, merebut kekuasaan.





Ancaman Kemunduran Demokrasi Bisa Menghambat Peluang Kemajuan Pergerakan, Dobrak Lebih Keras Lagi!

Jika demokrasi tidak dimajukan kapasitasnya maka, kaum buruh akan semakin kesulitan melakukan demonstrasi, mogok, blokir jalan, dan geruduk pabrik menuntut penangguhan upah, penghapusan outsourching, dan kebebasan berserikat. Sebagaimana yang tertulis pada paragraph sebelumnya, transformasi perjuangan membutuhkan perluasan organisasi/serikat buruh dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya agar terlibat dalam perjuangan. Tentunya, langkah tersebut sudah memiliki hambatan di depan mata: anti demokrasi. Kapitalisme dan pemerintahan agen imperialis SBY-Boediono tentu tidak menghendaki adanya kemajuan kualitas demokrasi karena, dalam batas-batas tertentu, kapitalisme menyetujui adanya demokrasi selama tuntutannya tidak mengganggu aktifitas capital. Maka, jika demokrasi makin meningkat kualitasnya (menjadi demokrasi kerakyatan—partisipasi penuh di tangan rakyat) akan semakin mengganggu kekuasaan kapitalis, demokrasi kerakyatan semakin berhadapan dengan demokrasi liberal.


Ancaman kemunduran demokrasi ditunjukkan rezim dengan setumpuk antrian draft rancangan undang-undang anti demokrasi maupun undang-undang yang sudah diketok palu oleh DPR. Sebut saja RUU Ormas yang menghambat pembangunan partisipasi rakyat dalam berorganisasi, paksaan menunggalkan ideologi dan menjadi tiket masuk untuk pembahasan RUU Kamnas. Satu paket dengan UU Ormas, RUU Kamnas memiliki definisi abstrak tentang ‘keamanan nasional,’ karena bisa saja pemogokan buruh di sebuah kawasan jalur utama modal didefinisikan membahayakan keamanan nasional. Ada lagi, nanti, bukannya mendorong partisipasi yang produktif namun, Negara mengajak rakyat terlibat dalam wajib militer dengan dirancangnya draft RUU Komponen Cadangan Negara. Dan masih banyak produk hukum anti demokrasi lain seperti UU Pemilu, UU Parpol, RUU Rahasia Negara, UU Intelejen, UU Penanganan Konflik Sosial yang, secara keseluruhan, menjadikan warga Negara sebagai alasan dibuatnya UU. Padahal, seharusnya, UU dibuat untuk membatasi kewenangan dan mengatur penguasa agar otoritasnya tidak dipakai untuk menyakiti rakyat.



Maka, perjuangan menuntut seluas-luasnya demokrasi sesungguhnya bermakna, melapangkan jalan agar kita bisa lebih bebas menuntut dan berpropaganda tentang jalan keluar sosialisme yang masih ‘diharamkan’ Negara. Karena jika tidak dilawan, gerakan akan kesulitan menuntut upah, kebebasan berserikat dan kesejahteraan. Apalagi kaum gerakan masih menganggap bahwa isu penyempitan demokrasi sebagai isu pinggiran, terbukti dengan minimnya respon menghadang pengesahan Undang-undang anti demokrasi.



Semakin luas dan dalamnya penindasan kapitalisme sebetulnya memberikan landasan untuk mengorganisir perlawanan lebih luas lagi dan peluang menyatukan serangan dari seluruh korban penindasan.



Kaum pergerakan, terutama serikat buruh, telah memiliki bekal untuk memajukan kapasitasnya, minimal adalah menjaga atmosfer perlawanan. Selain itu, represi Negara juga tampak dalam perjuangan kaum tani di daerah-daerah dan warga yang sedang mempertahankan lahannya dari pengusaha tambang dan perkebunan. Tingkat represinya juga tak kalah sadis. Tentara dan preman dikerahkan menghadapi demonstrasi para korban industry pertambangan dan perkebunan. Inilah titik yang bisa mempertemukan gerakan buruh dengan gerakan rakyat lain di luar sektornya, agar juga budaya solidaritas—yang sudah dimiliki antar serikat buruh—bisa lebih luas lagi dikembangkan menjadi solidaritas antar rakyat tertindas. Tinggal bagaimana mulai membuat saluran propaganda antara serikat buruh di Bekasi, Jakarta, Tangerang dengan perjuangan petani di NTB, Lampung, Kebumen, juga perlawanan warga desa di Sinjai (Bontokatute), Sulteng (Podi/Tojo una-una), Kupang (Labuhan Bajo) dan lainnya.




Menjadi Pelopor Perlawanan adalah Tanggung Jawab Kaum Pergerakan.


Menyatukan perjuangan agar serangan makin terkonsentrasikan akan berdampak pada besarnya daya gempur itu sendiri sehingga makin efektif untuk menghancurkan dasar-dasar penindasannya yaitu kapitalisme dan pemerintahannya. Kaum pergerakan butuh memastikan terbangunnya konsolidasi lebih besar dan luas lagi dalam bentuk pusat-pusat konsolidasi bersama seperti Rumah Buruh di Bekasi dan Omah Tani di Batang. Menghidupkannya sebagai sebuah ajang untuk membangun perspektif merebut kekuasaan politik sampai terpastikan pula perencanaan menjangkau sector perlawanan rakyat yang lain seperti perjuangan petani, mahasiswa, warga yang dirampas lahannya dan pentingnya perlawanan kaum perempuan dalam perjuangan merebut demokrasi.




Teladan yang Baik dari Serikat Buruh, Persembahan Bagi Revolusi.


Pengalaman perjuangan buruh yang berhasil menasionalisasi Industri di negara-negara amerika latin adalah bukti dari kedigdayaan serikat buruh revolusioner dan mandiri. Sebut saja Front Revolusioner Pendudukan Pabrik (FRETECO) di Venezuela. FRETECO telah sukses menduduki dan mengontrol pabrik kertas Venezuela yang bernama Invepal (Indegenous Venezuela Paper Industry), selain itu juga, mereka sukses mengambil alih CNV (sebuah pabrik yang memproduksi Klep untuk industri minyak). Para buruh menduduki pabrik CNV selama dua tahun perjuangan yang pahit melawan sang majikan, Andres Sosa Pietry, bekas direktur perusahaan minyak milik Negara, PDVSA (Pertamina-nya Venezuela), yang terlibat langsung dalam kudeta bulan April 2002 lalu. CNV sekarang sudah mulai berproduksi di bawah manajemen dan kontrol buruh dengan nama yang baru, INVEVAL (Indegenous Venezuelan Valve Industry). Ada juga SIDOR (pabrik besi terbesar di Venezuela) dan perusahaan produksi susu "Los Andes" yang telah sukses diambil alih oleh pemerintahan Chavez melalui pendudukan buruh.



Untuk bisa mencapai kemakmuran seperti di negara-negara yang sedang menjalankan proyek sosialisme seperti di Venezuela, membutuhkan sebuah pemerintahan yang mendasarkan kedaulatannya pada rakyat, selain membangun kepemimpinan negara yang kuat dan memiliki perspektif pembangunan ekonomi sosialis abad 21. Maka, sangat tidak mungkin jika tokoh-tokoh politik Indonesia sekarang bisa mencapai kemungkinan tersebut. Sehingga, pemerintahan sosialis bisa menjadi nyata ketika secara politik, program-program sosialisme bisa diemban oleh kekuatan alternative di masa yang akan datang, yang sekarang sedang dibangun alas jembatannya menuju masyarakat sosialis.

Sekian.