Sesuai amanat Kongres Nasional I LMND-PRM,
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) adalah
organisasi mahasiswa yang mempunyai cita-cita Membangun gerakan mahasiswa dan
persatuan yang berkarakter kerakyatan, mandiri, demokratis, ekologis dan feminis
untuk persatuan pembebasan nasional, yang sehari-harinya terobsesi oleh
kehendak persatuan dan massa yang sadar, menegakkan demokrasi sejati, demi
perjuangan pembebasan nasional. Demokrasi, jika didorong secara radikal
(menaikkan kualitasnya), menjadi demokrasi sejati, maka ia (demokrasi sejati)
akan membahayakan kapitalisme. Dan karena sosialisme itu menguntungkan
proletar, maka ia harus punya komitmen terhadap perjuangan memenangkan
demokrasi, merubah masyarakat, membangun SOSIALISME!
PEMBEBASAN lahir dari hasil kesepakatan
Kongres Nasional I Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat
Miskin (LMND-PRM) pada tanggal 11-14 Maret 2010 di Kaliurang, Jogjakarta.
Sedangkan, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND
PRM) adalah: Sebagian anggota LMND yang memilih sikap untuk tetap pada
prinsip-prinsip politik rakyat miskin yang menjadi dasar politik dan organisasi
LMND ketika proses pembangunannya yang berwatak : Kerakyatan!
LMND PRM lahir dari pertentangan yang
mendasar dengan kaum oportunis parlementaris di LMND dalam penentuan arah
politik pemilu 2009. Sebagian anggota LMND plus sebagian anggota PAPERNAS
berkehendak untuk membangun koalisi dengan Partai Reformis Gadungan
(PBR-Pelopor). Dengan landasan sebagai langkah taktis untuk memudahkan dalam
merespon momentum pemilu; meluaskan struktur dan meluaskan propaganda. Bagi
sebagian anggota LMND yang lain–-selanjutnya menjadi LMND PRM—langkah taktis
tersebut membahayakan arah perjuangan yang strategis karena bertentangan dengan
program minimum (Demokrasi dan Kesejahteraan). Calon sekutu dari sebagian
anggota LMND (Pro Koalisi dengan PBR-Pelopor) pada faktanya tidak bersepakat
dengan program: hapuskan utang luar negeri, pendidikan dan kesehatan gratis.
Dan ikut melakukan penggusuran terhadap kaum miskin kota serta ikut mensetujui
UU Investasi. Bagi sebagian anggota LMND (LMND PRM), langkah taktis berkoalisi
dengan partai reformis gadungan tersebut adalah pelanggaran garis
Ideologi-Politik-Organisasi yang sudah menjadi pijakan LMND—sebagai gerakan
mahasiswa kerakyatan—selama kurang lebih 10 tahun.
Sejarah Liga Mahasiswa Nasional untuk
Demokrasi (LMND) dimulai dari penggulingan rezim Diktator Orde Baru: Soeharto.
Dengan bentuk komite-komite aksi kampus/mahasiswa yang memiliki karakter
demokratik dan kerakyatan bersama dengan kelompok lain, embrio LMND ini turut
menggulingkan kekuasaan Soeharto—yang sebelumnya sangat sulit untuk digoyahkan.
Paska tergulingnya Soeharto, tampuk kekuasaan tidak serta merta beralih
ketangan rakyat, melainkan ke tangan elit politik/reformis gadungan dan
sisa-sisa ordebaru—yang semuanya tunduk pada militer. Beberapa komite-komite
mahasiswa ini menyadari bahwa dibutuhkan adanya persatuan dan organisasi
bersama untuk memperkuat gerakan demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang
demokratis, berkeadilan sosial dan sejahtera. Selanjutnya proses konsolidasi
gerakan mahasiswa kerakyatan dilakukan, mulai dari Rembuk Mahasiswa Nasional
Indonesia atau RMNI I di Bali pada Maret 1999, RMNI II di Surabaya pada Mei
1999, ataupun front-front perjuangan mahasiswa secara nasional yang berdiri dan
bubar sepanjang 1998-2001.
Dimulai dengan pendirian Front Nasional untuk
Reformasi Total (FNRT) pada pertengahan Mei 1998, 11 komite aksi dari 10 kota
(termasuk Mahasiswa Timor Leste) mencoba mengatasi persoalan gerakan secara
nasional. Usia FNRT tidak lama. Pada pertengahan 1998, FNRT bubar dengan
sendirinya. Tapi komite-komite yang pernah bergabung di dalamnya mencoba
membentuk lagi sebuah organisasi nasional, Aliansi Demokratik (ALDEM) pada
Agustus 1998. Mereka berhasil menerbitkan sebuah majalah “ALDEM” satu kali dan
upaya menggalang aksi nasional pada tanggal 14 September dengan isu Cabut
Dwifungsi ABRI. Malang, nasibnya tak jauh dengan FNRT. Putus koordinasi
menjelang Sidang Istimewa 1998.
Upaya berikutnya adalah pembentukan Front
Nasional untuk Demokrasi (FONDASI) pada pertengahan Februari 1999. Buntunya
RMNI II di Surabaya dalam persoalan Pemilu Juni 1999 memaksa FONDASI untuk
memunculkan dirinya dan mengadakan Kongres Mahasiswa di Bogor, 9-12 Juli 1999.
Dari 20 komite aksi mahasiswa-rakyat, 19 di antaranya sepakat untuk membentuk
sebuah organisasi nasional demi terwujudnya kesatuan perjuangan gerakan secara
nasional. Akhirnya, pada Konggres Mahasiswa yang diadakan di Bogor (9-12 Juli
’99) dicapai kesepakatan untuk membentuk organisasi nasional bernama Liga
Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) yang beridiologikan Demokrasi
Kerakyatan (DemKra), yang secara teori dan praktek menyatakan keberpihakan
kepada mayoritas rakyat yang lemah dan tertindas, yaitu kaum buruh, tani, dan
rakyat miskin kota. Kongres I tersebut juga menyatakan bahwa perjuangan LMND
adalah bagian dari perjuangan rakyat Indonesia menghancurkan sistem yang anti
demokrasi dan mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial.
Dalam Kongres berikutnya (II, III dan IV)
secara tegas mengamanatkan untuk membangun Dewan Mahasiswa untuk merebut
demokrasi sejati di Kampus, membangun persatuan bersama sektor-sektor rakyat
lainnya, melawan musuh-musuh demokrasi dan kesejahteraan bagi rakyat, yakni:
Imperialisme, Agen Imperialisme, Reformis Gadungan, Sisa-Sisa Ordebaru, Militer
dan Milisi Sipil reaksioner. Bahkan dalam kongres IV sangat tegas bahwa program
umum LMND adalah: “Menggantikan Pemerintahan SBY-JK dan atau Pemerintahan
Borjuasi Lain yang berkuasa dengan Pemerintahan Alternatif Progresif
Kerakyatan–anti Neoliberalisme yang dibangun dari Front Persatuan yang luas
dari Gerakan Rakyat Berbagai Sektor Masyarakat: Pemerintahan Persatuan Rakyat”
Garis Politik LMND sedari awal sudah tegas, yaitu garis politik
kerakyatan/politik rakyat miskin. Garis politik ini mendedikasikan organisasi
pada perjuangan untuk demokrasi dan kerakyatan melalui pembangunan
kekuatan-kekuatan mahasiswa dan rakyat sebagai basis bagi perubahan dan
demokrasi partisipatif dalam politik maupun ekonomi. Maka dari itu politik
rakyat miskin adalah politik non kooptasi dan non kooperasi, yang bergerak
dengan metode Penyatuan Perjuangan/Persatuan mobilisasi baik dalam
pengorganisasian maupun dalam aksi massa. Inilah yang tidak dimiliki lagi oleh
sebagian anggota LMND yang lain yang mendedikasikan dirinya pada koalisi
bersama dengan Partai Bintang Reformasi (PBR) hanya untuk memuluskan jalan
menuju “demokrasi semu” Pemilihan Umum 2009. Oleh karena itu, kami, sebagian
anggota LMND yang sadar dan menolak taktik koalisi dengan musuk rakyat,
menegaskan diri pada Politik Rakyat Miskin sebagai karakter politik kami.
Selanjutnya sebagian anggota LMND ini menamakan dirinya sebagai: Liga Mahasiswa
Nasional untuk Demokrasi-Politik Rakyat Miskin (LMND-PRM) yang telah berhasil
melaksanakan Kongres Nasional I nya hingga menyepakati perubahan nama menjadi
Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional yang disingkat PEMBEBASAN.
Hasil Kongres Nasional I LMND-PRM juga mengamanatkan kepada PEMBEBASAN untuk
tetap teguh pada prinsip politik Non Kooptasi-Kooperasi dengan musuh-musuh
rakyat.
Secara organisasional, PEMBEBASAN adalah
organisasi yang berbentuk ormas tunggal yang memiliki perspektif pembangunan
Liga (payung persatuan). PEMBEBASAN mempunyai asas Demokrasi Kerakyatan.
Program umum dari PEMBEBASAN adalah”Menuntaskan perjuangan Pembebasan Nasional
(penggulingan Rezim) dengan melawan Imperialisme dan Pemerintahan Agen
Imperialis serta mempercepat Pembentukan Pemerintahan Rakyat Miskin”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar